Jakarta – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menyelenggarakan Rapat Pimpinan guna membahas Program Penyusunan Peraturan Menteri Tahun 2025 pada Senin, 10 Februari 2025. Rapat ini dipimpin oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, dan diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BSK Hukum serta Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat BSK Hukum.
Berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya, BSK Hukum telah melakukan koordinasi pada Unit Kerja Eselon (UKE) I yang mengusulkan kajian kepada BSK Hukum untuk memastikan kajian yang akan dilakukan oleh BSK Hukum sesuai dengan kebutuhan strategis dari unit kerja terkait.
Dalam paparannya, Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, menyampaiakan hasil koordinasi dengan UKE I dari usulan semula 45 Judul Kajian menjadi 16 judul kajian, perubahan ini dikarenakan beberapa hal, yakni proses tahapan progsun, sifat materi muatan yang akan diatur serta progsun yang carry over yang telah terhadap hasil kajian dari BSK Hukum di tahun sebelumnya.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menyampaikan bahwa kajian yang nantinya akan dilakukan oleh BSK Hukum harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh walau dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ada, dan juga kajian dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai masukan baik pemrakarsa atau narasumber yang membidangi. “Saya berharap, dengan 16 Kajian ini, BSK Hukum dapat melaksanakannya dengan sungguh-sungguh walau dengan situasi adanya kebijakan efisiensi anggaran agar memberikan hasil yang maksimal berupa rekomendasi yang dapat membantu dalam mengambil keputusan”, ujar Andry.
Beliau juga menegaskan akan melakukan monitor secara berkala dan mengawal pada setiap tahapan kegiatan yang dilakukan masing-masing Pusat.
Dari 16 Judul kajian yang akan dilakukan oleh BSK Hukum dengan pembagiannya yaitu 4 Kajian akan dilaksanakan oleh Pusat Strategi Kebijan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan Pembinaan Hukum, 4 Kajian Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, 6 Kajian Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola dan 2 Kajian Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum.
 (3)-120x86.png)
