Jakarta, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi membuka Rapat Koordinasi Dalam Rangka Capaian Aksi HAM 2017 dan Penyiapan Aksi HAM 2018 – 2019. Rakor yang diselenggarakan oleh Dit. Kerjasama HAM dan Dit. Yankomas bertempat di Park Lane Hotel dihadiri oleh tamu undangan dari berbagai instansi, salah satunya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (F. Haru Tamtomo, Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)
Pada kesempatan tersebut Mualimin Abdi mengatakan, “Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk P5 HAM (penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia)”. (24/1/2018)
“Konstitusi hanya sebagai hukum dasarnya, maka dari itu diperlukan strategi. Salah satunya Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)”, tambahnya.
Beliau juga menghimbau agar Ditjen HAM terjun langsung ke lapangan karena banyak media memberitakan kasus-kasus HAM (pelanggaran HAM masa lalu). Pada akhir pidatonya beliau juga meminta kerjasama dari FNS terkait pelanggaran berat masa lalu. (ted)
 (3)-120x86.png)
