Jakarta (29/11) – Balitbang Hukum dan HAM mengadakan diskusi publik Evaluasi Sidang Online pada Rumah Tahanan Negara. Diskusi publik ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh tim peneliti Balitbang Hukum dan HAM. Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Eko Noer Kristyanto, mengatakan bahwa peradilan online saat ini merupakan bentuk upaya dari Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung untuk dalam rangka mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.
Selain itu, dalam paparannya, Eko juga mengatakan bahwa persidangan online saat ini juga mempermudah bagi tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi yang sulit didatangkan. “Selain itu, siding online ini juga mempermudah proses sidang yang sifatnya pembacaan surat/dokumen hukum, karena proses penyerahan/pengiriman surat/dokumen hukum bisa dilakukan secara elektronik, sekaligus sebagai bentuk efektifitas dan efisiensi waktu, biaya dan tenaga dalam proses penegakan hukum,” jelas Eko.
Hal itu juga didukung oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas UI, Feby Mutiara Nelson. Ia mengapresiasi Balitbang Hukum dan HAM yang mengambil tema ini sebagai judul penelitian. Dalam paparannya, Feby juga mengatakan bahwa persidangan online memiliki beberapa kendala. “Sebagai contohnya saat ini belum ada KUHP yang mengatur soal Sidang Online, hal ini akan berpengaruh pada hak dan kewajiban bagi terdakwa dan saksi bisa tidak terpenuhi,” ujar Feby.
Kegiatan diskusi ini juga menghadirkan Peneliti Pusat Penelitian Hukum Mahkamah Agung, Ismail Rumadan, sebagai narasumber. Tim peneliti Balitbang Hukum dan HAM akan Kembali melakukan penyempurnaan pada hasil penelitiannya setelah diskusi ini sebelum hasilnya menjadi policy brief dan diserahkan kepada stakeholder terkait. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
