Jakarta(23/11)- Perempuan telah memiliki peran yang cukup besar dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Salah satu bukti bangkitnya perempuan Indonesia adalah ketika Kongres Perempuan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928. Kesempatan perempuan untuk menjajaki ranah publik sebenarnya semakin terbuka lebar akibat munculnya semangat untuk mendorong kesetaraan gender dari organisasi internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal tersebut ditegaskan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination af All Forms of Discrimination against Women) atau CEDAW yang ditetapkan pada 18 Desember 1979. Selanjutnya, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 sebagai penegasan agar terwujudnya persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dengan menghapus praktek diskriminasi yang menghambat kemajuan perempuan.
Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, berpendapat peran perempuan sejatinya tidak hanya membangun diri dan keluarganya, tetapi juga membangun masyarakat dan negara. Negara akan kuat jika ada perempuan kuat di dalamnya. Oleh karena itu, tak ada kata lain selain perempuan harus diberi peluang seluas-luasnya untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, ekonomi, dan negara. Pesan Utami dalam Webinar Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum pagi ini. Sri puguh juga menyampaikan, bahwa peran perempuan di sektor pemerintahan saat ini sangat kurang. Hal ini berdasarkan data bahwa angka keterlibatan perempuan ada dikisaran dibawah 30%. ” Padahal konstitusi sudah mengamanahkan keterlibatan perempuan sebesar 30& di pemerintahan, tentu saja ini seperti mensia-siakan peluang wanita untuk membuat perubahan di sektor pemerintahan,” Imbuh Utami.
Sri Utami menyarankan, agar perempuan harus mengevaluasi diri, bertansformasi,menumbuhkan sikap melakukan perubahan dan meningkatkan kapasitas diri. Sebab adanya budaya patriarki yang selama ini mengakar di pikiran masyarakat Indonesia menyebabkan adanya pemisahan antara ranah publik dan domestik yang erat kaitannya dengan ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan.” Stereotip ini menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang emosional, lemah, dan tidak konsisten juga menghambat keberlangsungan mereka di sektor publik,” Jelas Sri Puguh
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber utama lain yaitu Ibu Prof.Dr.Hj. Masyitoh,M.Ag (Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah) dan Dr. Charletty Choesyana Taulu, M.Psi (Ketua YLBH MK KOWANI). Selain itu juga menghadirkan moderator Mazwar,S.K.M.,M.Kes dan pembawa acara Setyarini Dweretnati serta diikuti oleh ibu Yulia Himawari yang merupakan Ketua YKAR KOWANI (Humas)
 (3)-120x86.png)
