Jakarta (14/04) – Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual mereka, terutama kekayaan komunal seperti kain tenun dan jenis kopi lokal. “Yang terpenting adalah masyarakat mau mendaftarkan Kekayaan Intelektual dahulu, supaya ada perlindungan hukumnya, jadi produk mereka tidak hanya menambah nilai jual, tapi juga ada perlindungan hukumnya juga,” jelas Bernad Haning, Kepala Bidang Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Nusa Tenggara Timur.
Lebih Lanjut, Benard juga menjelaskan bahwa saat Nusa Tenggara Timur memiliki potensi Kekayaan Intelektual yang sangat besar, terutama dalam Kekayaan Intelektual komunal dan personal. “Saat ini Nusa Tenggara Timur memiliki 2.000 motif tenun yang sudah di komersialkan, tapi baru sedikit motif yang didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum, sehingga sering terjadi motif tenun tersebut diakui oleh daerah atau negara lain dan kita tidak bisa menggugatnya secara hukum karena belum didaftarkan,” tambah Bernad.
Kepala Pusat Studi HAM, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Kependudukan, Gender dan Anak (HK2GA), Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Cendana, Simplexius Asa, menyampaikan bahwa yang penting bukan hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftarkan KI saja. “Pemerintah juga harus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual mereka, terutama yang memiliki indikasi geografis, sebagai bentuk pelestarian budaya. Supaya produk lokal juga bersaing di pasar dunia dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelas Simplexius.
Kegiatan OPini yang dilaksanakan di Kanwil Kemenkumham NTT ini merupakan rangkaian OPini yang diselenggarakan di 33 Kanwil seluruh Indonesia secara daring. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, dan menghadirkan Harison Citrawan, Peneliti dari Balitbangkumham sebagai narasumber. (*humas)
