Jakarta (16/02) – Peneliti Balitbangkumham,Taufik H Simatupang , mengatakan peran Pembimbing Kemasyarakatan ( PK) sangat penting dalam mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Peran PK disini terkait revitalisasi pelayanan tahanan dimana hal itu memiliki kesamaan dengan beberapa tujuan serta fungsi PK yaitu pembinaan dan pembimbingan tahanan.
Fungsi pembinaan dan dan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, menurut Taufik , selain sesuai dengan tujuan diatas juga sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan dalam pasal 3 UU Pemasyarakatan ,dimana diharapkan peran pegawai pemasyarakatan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP) menjadi menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta kembali menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Keempat hal tersebut dapat dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Sayangnya dalam melaksanakan tugasnya,Taufik menyampaikan bahwa banyak terjadi kendala seperti petugas yang kurang dimana saat ini jumlah PK dan WBP 1: 58 padahal idealnya 1:5 sehingga kita kekurangan 342 PK dari 2341. Selain itu jumlah Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga saat ini masih kurang dimana baru ada 90 UPT sehingga dibutuhkan 415 Bapas baru.” Mungkin kita harus mengaktifkan kembali Pos Bapas agar bisa menempatkan PK di rutan dan lapas dengan mempertimbangkan Kabupaten/Kota yang belum memiliki Bapas,”saran Taufik .
Taufik menambahkan, kita juga perlu memberikan pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung untuk menjalankan tugas, salah satunya dengan membantu mengembangkan sistem database pemasyarakatan yang memuat dokumen profil narapidana, sistem manajemen informasi tahanan/napi/ anak didik yang terintegrasi, file manajemen kasus, laporan komunitas pemasyarakatan, file pendidikan dan pelatihan serta data penunjang lainnya. “Lewat data yang ada maka akan lebih mempercepat proses penanganan WBP serta lebih menghemat anggaran,” jelas Tony.
Diskusi mengenai hasil penelitian mengenai Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan merupakan rangkaian diskusi Opini yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kanwil diwilayah. Opini yang dihadirkan di Kanwil Aceh turut menghadirkan narasumber Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Ainal Mardiah S.H.M.H serta Akademisi dari Universitas Syiah Kuala Mukhlis S.H.M.Hum (*Humas)
 (3)-120x86.png)
