Jakarta (10/8) – Sebagai negara hukum, segala gerak kehidupan baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus berpijak di atas landasan hukum, berjalan di bawah rambu-rambu hukum dan berorientasi pada ketentuan hukum. “Keberadaan dan peranan sumber daya manusia, khususnya para aparatur penegak hukum dan aparatur hukum lainnya merupakan pilar -pilar penopang bagi tegaknya supremasi hukum, untuk itu peningkatan kualitas para aparatur hukum perlu terus diupayakan agar memiliki sosok kepribadian dan kinerja yang tinggi, berwibawa, adil, dan bertanggung jawab sebagai pelayan publik, serta dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM RI, yang disampaikan secara daring dalam giat pagi ini.
Dalam kegiatan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII TA 2022 Kementerian Hukum dan HAM pagi ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Asep Kurnia, juga menyampaikan bahwa tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk menyiapkan para pimpinan tinggi pratama dan pejabat eselon III dalam melaksanakan tugas fungsi pemerintahannya di tempat kerjanya masing-masing. “Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada pejabat Pimti Pratama dan Pejabat Eselon III yang telah lulus seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan pejabat Eselon III yang mendapat predikat berprestasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator,” ujar Asep.
Giat ini dihadiri oleh Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM didampingi Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM, para Pimpinan Tinggi Madya beserta para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Unit Kerja Eselon I lainnya dan para peserta pelatihan secara luring di Auditorium Lt. 2 BPSDM Hukum dan HAM. (*Humas)
