Jakarta – Corporate University merupakan barang baru di Indonesia. Meski begitu banyak lembaga yang telah menerapkannya, sebut saja Kementerian Keuangan, PLN dan Telkom yang sering dijadikan benchmark Corporate University di Indonesia. Kini, giliran Kementerian Hukum dan HAM yang akan menjajal konsep ini.
Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Harison Citrawan, menyebutkan enam faktor yang mendorong kebutuhan Kemenkumham menerapkan konsep ini. Salah satu yang paling mendesak adalah tuntutan masyarakat akan birokrasi yang tangkas, mudah dan melayani. Tuntutan ini mengharuskan Kemenkumham menjadi lembaga yang responsif.
“Butuh komitmen dalam pengembangan SDM pegawai untuk memaksimalkan peran, tugas serta fungsinya bagi kepentingan masyarakat,” papar Harison.
Dalam diskusi publik yang digagas Balitbangkumham pekan lalu, Harison mengatakan konsep Corporate University sangat cocok dengan tuntutan masyarakat akan birokrasi yang efektif. Secara umum Corporate University dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang mendukung tujuan organisasi.
Konsep ini pertama kali lahir di Amerika Serikat untuk merespon globalisasi dan tingginya pekerja berpengetahuan. Dalam kondisi yang demikian, manajemen sumber daya yang sifatnya birokratis menjadi tidak relevan. Perusahaan dituntut untuk membentuk sebuah organisasi pembelajar dimana seluruh pekerja diposisikan setara sebagai seorang pembelajar. Batas antara bekerja dan belajar menjadi kabur karena proses pengembangan kompetensi pegawai ditujukan untuk mencapai visi organisasi itu sendiri.
Penerapan konsep Corporate University yang paling sederhana dapat digambarkan dalam bentuk micro learning antar pegawai. Heni, yang turut memotori penerapan Corporate University di Kemenkeu mengatakan micro learning efektif untuk menyelesaikan berbagai isu di Kemenkeu.
“Jadi kami membuat semacam groupchat antar pegawai dengan spesifikasi pekerjaan tertentu, tiap ada masalah dalam pekerjaan mereka diskusi disitu. Dan ternyata banyak isu yang berhasil dipecahkan,” jelasnya.
Proses ini menurut Heni lebih efektif daripada pembelajaran klasikal yang seringkali menghabiskan banyak biaya dan dampaknya tidak berkelanjutan. Pun dalam mencapai tujuan organisasi, proses pembelajaran yang menyatu dengan pekerjaan menjadi efektif untuk merespon isu yang berkembang. Lebih lagi, cara ini membuat pegawai dibiasakan untuk terus belajar, berpikir kritis dan solutif dalam setiap pekerjaannya.
Kemenkumham telah belajar praktik pembentukan Corporate University di berbagai Kementerian. Upaya lainnya adalah dengan melibatkan Balitbangkumham untuk memetakan potensi dan kendala yang harus diatasi untuk mewujudkan sistem ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Harison menemui fakta bahwa masih ada banyak hal yang harus dilakukan BPSDM Kemenkumham sebagai motor penggerak Corporate University. BPSDM harus mampu menjembatani empat proses yang menjadi unsur utama Corporate University yaitu proses pembelajaran, proses perorangan, proses jejaring dan kerjasama, serta proses pengetahuan.
Dengan memahami keterikatan antar empat proses ini menurut Harison, seluruh proses kerja di Kemenkumham menjadi saling berpengaruh. Sebagai ilustrasi, untuk mengatasi isu over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa hanya dengan membangun infrastruktur. Tapi juga pengembangan SDM penjaga tahanan, pembentukan hukum yang relevan serta kerjasama Kemenkumham dengan penegak hukum lainnya. BPSDM seharusnya terlibat dalam ketiganya.
“Maka kami merekomendasikan adanya kebijakan yang memungkinkan BPSDM terlibat dalam proses pembentukan pengetahuan di tiap eselon utama, sehingga pembelajaran yang diinisiasi tidak out of date dan sesuai dengan kebutuhan Kementerian,” jelas Harison. (*Humas)
