BSK Hukum Perkuat Koordinasi dan Dukungan Teknis
Depok, 10 Agustus 2026 — Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Indeks Layanan Kementerian (ILK) Triwulan III Tahun 2026. Rapat dipimpin Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Veiby Sinta Koloay, serta dihadiri oleh Tim Pelaksana Survei ILK Kementerian Hukum Tahun 2026, serta Tim Teknologi Informasi (TI) BSK Hukum.
Rapat membahas sejumlah langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan survei berjalan optimal. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan partisipasi pegawai, khususnya melalui penguatan koordinasi dengan Person in Charge (PIC) pada masing-masing unit kerja, mengingat tingkat partisipasi pada Triwulan II masih perlu ditingkatkan.
Survei ILK Triwulan III direncanakan berlangsung pada 1–7 September 2026. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, akan segera disiapkan surat pemberitahuan kepada seluruh unit kerja sebagai bagian dari persiapan dan koordinasi pelaksanaan survei.
Dari sisi teknis, rapat juga membahas penguatan dukungan dan pengembangan aplikasi, meliputi penyempurnaan fitur monitoring responden, tautan/QR Code, instrumen survei, serta UI/UX. Koordinasi teknis bersama Tim TI akan dilakukan untuk memastikan kesiapan dan keandalan aplikasi sebelum survei dilaksanakan.
Selain itu, dilakukan pemutakhiran data pegawai pada masing-masing unit kerja sebagai dasar penetapan target serta jumlah minimal sampel responden. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Survei ILK Triwulan III Tahun 2026 yang lebih terarah, representatif, dan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kementerian Hukum.
Melalui persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, pelaksanaan Survei ILK Triwulan III diharapkan dapat berjalan efektif dan menghasilkan data yang akurat serta representatif. Hasil survei selanjutnya menjadi salah satu bahan evaluasi dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dan penguatan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum.
 (3)-120x86.png)
