Depok, 27 Agustus 2026 — Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menggelar Sosialisasi Document Management System (DMS) pada aplikasi MyASN di Aula BSK Hukum, Kamis (27/8). Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, dan diikuti seluruh pegawai.
Hadir sebagai narasumber Tuti Ari Santi, S.E., M.Si. dari Biro SDM Sekretariat Jenderal dan Seany Sukmawati, S.Kom. dari BKN. Sosialisasi memberikan pemahaman mengenai DMS SIASN sebagai sarana penyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian secara elektronik dan terintegrasi dengan data ASN.
Pegawai didorong memastikan dokumen kepegawaian, mulai dari riwayat pangkat, jabatan, pendidikan, kompetensi, hingga kinerja, tersimpan secara lengkap, benar, sah, terbaca, dan sesuai kategori.
“Ini bukan sekadar kewajiban administrasi. Data kepegawaian adalah aset karier. Karena itu, setiap pegawai harus memastikan dokumennya lengkap, benar, dan mutakhir,” ujar Dwi Harnanto.
Upaya pemutakhiran menunjukkan perkembangan positif. Dari 153 pegawai, jumlah kategori nilai 91–100 meningkat dari 13 pegawai pada 3 Agustus menjadi 50 pegawai pada 27 Agustus 2026.
Sebagai tindak lanjut, Bagian SDMO akan menyediakan drive untuk menampung kendala pada MyASN masing-masing pegawai sebagai bahan peremajaan dan pemutakhiran data SIASN.
Melalui kegiatan ini, BSK Hukum menegaskan komitmennya membangun tata kelola data kepegawaian yang akurat, lengkap, mutakhir, dan berbasis digital.
 (3)-120x86.png)
