Jakarta – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menggelar kegiatan diskusi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan mandatory Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama serta tim pelaksana berbagai kegiatan strategis di lingkungan BSK Hukum.
Diskusi tersebut melibatkan Tim Uji Kelayakan Inovasi Pemberian Penghargaan Karya Dhika Madya, Tim Survei Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen/Kesekretariatan melalui Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK), Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), serta Tim Forum Komunikasi Kebijakan (FKK). Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan perencanaan, metodologi, serta koordinasi pelaksanaan seluruh program agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Uji Kelayakan Inovasi Pemberian Penghargaan Karya Dhika Madya, Tomy Erwanto, memaparkan rencana pelaksanaan dan tahapan kegiatan. Selanjutnya, Ketua Tim ILK, Haryanto, menyampaikan paparan mengenai pelaksanaan survei kepuasan layanan dukungan manajemen sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesekretariatan. Paparan terkait pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) disampaikan oleh Yulianto, sementara Sujatmiko memaparkan rencana pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan sebagai wadah penguatan koordinasi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Melalui kegiatan ini, BSK Hukum menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh kegiatan mandatory Tahun Anggaran 2026 terlaksana secara terencana, terukur, dan berkualitas, guna mendukung penguatan analisis serta perumusan strategi kebijakan hukum yang berdampak nyata.
 (3)-120x86.png)
