Jakarta(04/02)-Pemerintah baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai ketentuan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021, beberapa ketentuan mengenai disiplin PNS yang sebelumnya diatur melalui PP No. 53 tahun 2010 dilakukan penyempurnaan. Dengan terbitnya PP No. 94 tahun 2021 ini maka terdapat sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS baik dalam hal konsepsi maupun jenis hukuman disiplinnya.
Balitbang Hukum dan HAM hari ini melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balitbangkumham. Kegiatan diikuti oleh seluruh Pegawai di lingkungan Balitbangkumham. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami. Dalam sambutannya , Utami menyampaikan bahwa PNS dalah ujung tombak pemerintah dalam menjalankan program pelayanan publik ke masyarakat sehingga tingkah laku dan kode etiknya dalam bekerja serta berperilaku di masyarakat wajib diatur oleh pemerintah.” “Sebagai PNS segala sesuatunya telah diatur oleh Pemerintah, sehingga perlu dan wajib untuk menaati aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan” tegas Utami.
Direktur Peraturan Perundangan-undangan, Dr. Akhmad Syauki menyampaikan sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS dari PP No. 53 tahun 2010 menjadi PP No. 94 tahun 2021 di antaranya adalah adanya perubahan pengertian mengenai Masuk Kerja. Masuk kerja dalam PP No. 94 tahun 2021 didefinisikan sebagan keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Selain itu, juga terdapat penambahan ketentuan larangan PNS berupa melakukan pungutan di luar ketentuan. “pungutan di luar ketentuan adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama,” jelas Akhmad.
Akhmad juga menjelaskan salah satu hal yang menonjol dalam perubahan aturan disiplin PP N0. 94 tahun 2021 adalah diberikan peneguhan mengenai implementasi dari penegakan disiplin PNS melalui penjatuhan hukuman disiplin (HD). Bagi Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
Sementara itu narasumber kedua, Ibu Rani Adhita Nanduri Siregar menambahkan dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan Hukdis kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak menjatuhkan HD yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat. ” Sebelumnya dalam PP No. 53 tahun 2010 hanya dijatuhi HD yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin,” jelas Rani.
