Sosialisasi Layanan Database Permasalahan Hukum dan HAM DATAMASKUMHAM Provinsi NTT

Kupang, Bertempat di Ruang Multifungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, jumat (17/03) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTT, Heru Saputro, SE, SH, M.Si membuka kegiatan sosialisasi Database Permasalahan Hukum dan HAM (DATAMASKUMHAM) yang merupakan program aksi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.Sosialisasi ini diikuti oleh karyawan/i Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dalam sambutannya Heru Saputro menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi NTT diharapkan memberikan dukungan informasi secara tepat dan akurat dalam pengisian data permasalahan hukum dan HAM yang terjadi di provinsi NTT.Materi sosialisasi DATAMASKUMHAM disajikan oleh Kepala Bidang Hukum, Mustafa Beleng, SH, M.Hum. DATAMASKUMHAM dimaksudkan sebagai upaya memetakan permasalahan hukum dan HAM dalam skala daerah maupun nasional dengan memafaatkan teknologi informasi yang terus berkembang pesat.DATAMASKUMHAM bertujuan mendukung tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dari berbagai pusat penelitian dan pengembangan di lingkungan Balitbangkumham. Ruang lingkup data dan informasi adalah identifikasi permasalhan Hukum dan HAM atau analisis isu kajian hukum dan HAM yang mengemuka berdasarkan:Pengaduan permasalahan yang diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;Permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat dengan adanya liputan media massa intensif atau meluas;Masukan dari pihak-pihak yang berkompeten atas permasalahan yang diajukan antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemerhati HAM, kelompok minoritas, komunitas tertentu dan lain-lain;Pandangan internal Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sendiri terhadap pokok permasalahan dalam perspektif hukum dan HAM.Entry DATAMASKUMHAM bagi permasalahan hukum bersumber dari kegiatan pemetaan hukum yang dilaksanakan oleh Bidang Hukum dan Data Permasalahan HAM bersumber dari pengaduan masyarakat kegiatan Pelayanan Komunikasi MAsyarakat (YANKOMAS) yang dilaksanakan oleh Bidang HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT.