Jakarta (16/6) – SIPKUMHAM merupakan aplikasi unggulan Balitbang Hukum dan HAM yang diluncurkan pada tahun 2020 lalu, aplikasi ini merupakan hasil kerja sama antara Balitbang Hukum dan HAM dengan United State Agency for International Development (USAID) melalui program The Asia Foundation (TAF). Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mengalami penyempurnaan secara terus menerus hingga akhirnya pada tahun 2021 kemarin berhasil mendapatkan predikat sebagai Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021.
Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa SIPKUMHAM memiliki kelebihan dapat memberikan akses yang sangat bisa dipergunakan oleh semua orang untuk mengintervensi ketika ada permasalahan hukum, HAM dan pelayanan publik, hasilnya dapat dijadikan bahan oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan terbaik seperti apa yang harus diterapkan. “SIPKUMHAM merupakan mesin riset yang berbasis artificial intelligence. SIPKUMHAM dibangun dengan inovasi crawling engine untuk mengumpulkan informasi yang bersumber dari internet dari media daring dan sosial dengan pengumpulan data dilakukan secara otomatis dan setiap waktu. Metode ekstraksi informasi untuk melakukan analisa terhadap hasil crawling data yang akan disimpan ke dalam database.” Jelas Utami.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, A Yuspahruddin, menjelaskan secara umum tentang aplikasi SIPKUMHAM. “Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) akan menjadi sistem informasi yang mampu memberikan data dan informasi yang akurat, reliabel, relevan dan cepat,” jelasnya memberikan sambutan. Data dan informasi yang dimaksud akan dapat digunakan baik untuk kepentingan internal Kemenkumham RI sendiri maupun untuk kepentingan pemberian informasi kepada publik,” jelas Yuspahruddin.
Kegiatan Penguatan dan Presentasi Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM, pada hari Rabu (15/06) kemarin, dilaksanakan secara hybrid dan terpusat di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin, dan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Ketua MPIG Klaten, Temanggung, Wonosobo dan Kebumen beserta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. (*Humas)
