Jakarta (30/6)- SIPKUMHAM atau Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi wakil satu-satunya dari Kementerian Hukum dan HAM yang lolos sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021. Ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah memasuki tahap prsentasi dan wawancara guna mendapatkan Top Inovasi Terpuji pada KIPP 2021.
Aplikasi SIPKUMHAM yang merupakan database berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham untuk mendukung penelitian dan pengembangan kebijakan yang berdasarkan pada bukti yang akurat (evidence based) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden bahwa dalam memberikan pelayanan kepada publik tidak boleh terjebak pada hal-hal yang bersifat prosedural, dan administratif tapi menekankan pada kecepatan, ketepatan serta inovasi yang berorientasi pada hasil serta sebagai wujud revolusi digital yang sudah menjadi program Kementerian Hukum dan HAM.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan perhatian penuh terhadap aplikasi ini dengan menyampaikan paparan langsung kepada tim penilai pada kegiatan presentasi dan wawancara hari ini. Yasonna menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan Ham berkomitmen mengimplementasikan Revolusi Digital dalam memberikan layanan kepada publik, termasuk aplikasi SIPKUMHAM yang merupakan database berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Dalam perkembangannya SIPKUMHAM memelopori penggunaan otomatisasi artificial intelligence untuk mengumpulkan informasi (crawling data) yang diperoleh dari media online dan media sosial secara real-time. “Sehingga SIPKUMHAM ini berkontribusi untuk menangkap situasi secara cepat dan mengidentifikasi solusi untuk pembuatan kebijakan” terang Yasonna
Lanjutnya, yasonna menyampaikan bahwa sudah ada 144 kebijakan yang sudah diambil melalui SIPKUMHAM,beberapa contoh hasil analisis yang memanfaatkan SIPKUMHAM dan telah dipublikasikan pada media diantaranya pengolahan dan analisa data SIPKUMHAM terkait verifikasi OBH yang dilakukan Kanwil Kemenkumham NTT,Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat terkait permasalahan HGU salah satu perusahaan di Pasangkayu.Selain itu, pemanfaatan sebagai penyedia informasi untuk laporan harian, dan digunakan sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan.
Dalam sesi tanya jawab, banyak sekali pertanyaan dan apresiasi yang disampaikan tim penilai terhadap aplikasi SIPKUMHAM, terutama dalam hal pengembangan kedepan dari aplikasi SIPKUMHAM. Yasonna menjelaskan bahwa kedepan akan terus dilakukan pengembangan fitur fitur artificial intelligence lainnya agar update dan mutakhir, selain itu, optimalisasi dan peningkatan pemanfaatan oleh Kanwil Kemenkumham dan Kementerian/lembaga lainnya juga menjadi perhatian termasuk peningkatan SDM dalam memanfaatkan data SIPKUMHAM guna pembuatan kebijakan berbasis bukti.
Yasonna menegaskan bahwa sejak dilantik menjadi Menkumham, Kemenkumham telah memulai dengan pelaksanaan elektronik goverment, dan terus berkembang menjadi birokrasi digital serta revolusi digital. Kami mendorong para jajaran unit utama dan kantor wilayah untuk berlomba-lomba mengembangkan inovasi digital, “jadi revolusi digital is a must!!” tegas Yasonna.
Hadir mendampingi Menkumham, Kepala Balitbangkumham Sri Puguh Budi Utami,Kapusbangdatin, Aman Riyadi,dan Kabid Pengembangan Teknologi dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, Machyudhie. Semoga aplikasi SIPKUMHAM dapat menjadi memberikan akses database yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan yang mengemban tugas fungsi di bidang hukum dan ham serta mendapat Top Inovasi Terpuji pada KIPP 2021. (humas)
