Jakarta (19/10), Bagian Program dan Pelaporan Balitbang Hukum dan HAM mengadakan rapat pemantapan dan penyempurnaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L). Acara dibuka oleh Kepala Puslitbang Hukum, Seprizal. Dalam sambutannya Seprizal menyatakan pentingnya sosialisasi ini bagi kebijakan anggaran kelitbangan.
Rapat penyempurnaan rencana kerja diadakan selama tiga hari. Rapat hari ini membahas pengelolaan anggaran belanja pemerintah. Hadir sebagai pembicara Fauzul Ardiansyah, dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Fauzul menjelaskan bahwa prosess perencanaan anggaran pemerintah seharusnya berdasar prinsip Value for Money. Prinsip ini secara umum menegaskan bahwa anggaran pemerintah digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pelayanan publik. Dalam penyusunannya, pemerintah harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Selain Fauzul, hadir pula Khaerudin, Inspektur Wilayah IV yang membahas peranan APIP dalam pengawasan penyusunan RKA/KL.
Pada rapat hari kedua, Kamis (18/10), Bagian PPL mengundang narasumber dari Menristekdikti dan LKPP untuk sosialisasi Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sosialisasi Permenristekdikti No. 20/2018 tentang Penelitian. Hadir sebagai narasumber Ir. Prakoso, MM, Sekretaris Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Menristekdikti serta Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP.
Seprizal mengatakan Perpres yang baru saja disahkan dapat menjadi pemicu semakin meningkatnya kemampuan peneliti serta pemanfaaatam hasil penelitian. (*Humas)
