Jakarta (02/07), Kepala Balitbang Hukum dan HAM beserta jajaran Pimpinan Tinggi Madya mengikuti pembukaan rapat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja Kementerian di semester pertama. “Evaluasi capaian kinerja tengah tahun penting untuk menentukan strategi kinerja di semester kedua, sekaligus memeriksa apakah kita sudah on the right track atau belum,” jelas Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang S. Rantam dalam laporan kegiatannya.
Tahun ini, tema yang diangkat adalah Value for Money. Tema ini merujuk pada orientasi penggunaan uang publik untuk kebermanfaatan masyarakat. Cara pandang ini melihat capaian kinerja bukan sekadar terpakainya seluruh dana program, tetapi juga kebermanfaatan program yang dapat dirasakan masyarakat. “Dengan cara pandang ini, seharusnya standar pelayanan publik makin tinggi dengan biaya serendah mungkin,” tegas Yasonna.
Rangkaian pembukaan Rakor Kemenkumham dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB), Asman Abnur; Kepala Ombudsman, Amzulian Rifai ; serta Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna. Ketiganya turut memberikan arahan sekaligus apresiasi atas capaian kinerja Kementrian selama ini. Abnur mengatakan setidaknya terdapat tiga capaian kerja Kemenkumham. Pertama, sistem manajemen ASN yang menjadi panutan bagi Kementerian lain terutama kaitannya dengan perekrutan CPNS yang bersih dan transparan. Kedua, komitmen pelayanan prima yang sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi. Ketiga, administrasi kepegawaian yang rapi termasuk soal sistem purnabakti dan manajemen database kepegawaian. “Kinerja yang sudah ditunjukkan oleh Kemenkumham membuat saya optimis untuk mewujudkan ASN kelas dunia di tahun 2024,” tutur Abnur dengan semangat.
Dalam kesempatan ini, Menteri Hukum dan HAM sekaligus memberikan penghargaan pada Kantor Wilayah dan Unit Eselon I yang berprestasi di bidang administrasi dan inovasi pelayanan publik. Penghargaan ini mendapat pujian dari Kepala Ombudsman karena dinilai mampu meningkatkan semangat unit kerja dalam memberikan pelayanan publik. Namun, prestasi ini tidak boleh membuat Kemenkumham lengah. “Kita tidak boleh betah dalam status quo, tapi harus berani membuat perubahan dari hari ke hari,” simpul Yasonna dalam arahannya.
Rakor kali ini akan diselenggarakan selama tiga hari hingga tanggal 4 Juli 2018. Selasa ini (03/07) Kepalla Balitbang Hukum dan HAM dijadwalkan memberikan paparan soal capaian kinerja badan pada semester pertama 2018. (*Nes)
Editor: Ernie Nurheyanti
 (3)-120x86.png)
