Jakarta (11/10), Adanya pandangan bahwa sebenarnya pemenuhan hak beragama yang dimaksud merupakan dari hak sipil tiap warga negara, seperti halnya hak memiliki identitas (KTP), termasuk pencatatan perkawinan sampai dengan fasilitas pemakaman.
Secara khusus terhadap kelompok penghayat kepercayaan, sebenarnya mereka harus menunjukan keberanian untuk membuka komunikasi kepada aparatur negara, sejak tingkat RT, RW, Kelurahan maupun di Kecamatan. Hal ini terjadi di Jawa Barat, selama ini kelompok penghayat kepercayaan tidak mengalami kendala, buktinya tidak ada kasus pembongkaran makam penghayat kepercayaan sebagaimana terjadi di luar Jawa Barat.
Hal kritis dan perlu segera ditindaklanjuti adalah terkait dengan pelaksanaan ibadah bagi penganut agama maupun penghayat kepercayaan. Isu yang mengemuka adalah perizinan pendirian tempat peribadatan seperti pembangunan gereja, pura, masjid, kelenteng dan vihara. Hal lain yang sering terjadi adalah pelecehan agama yang terjadi di media sosial, perlu tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Kearifan lokal “tepo saliro” untuk saling menghormati perbedaan yang ada mampu meredam potensi konflik antar umat beragama. Bentuk komunikasi tersebut mampu membangun hubungan yang dekat sehingga meminimalisir potensi “kesalahpahaman” yang berujung konflik tertutup maupun terbuka.
