(05/03) Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengadakan presentasi Desain Penelitian Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara. Kepala Puslitbang Hukum RR. Risma Indriyani mengungkapkan yang melatar belakangi penelitian ini adalah tentang kewibawaan negara di wilayah perbatasan, mulai dari wilayah perbatasan darat, laut, dan udara yang meliputi permasalahan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kedaulatan negara, dan hukum
Turut hadir dalam acara ini yang mewakili dari Kementerian/Lembaga terkait yaitu DPD-RI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Nasional, Kepolisian Republik Indonesia,, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi dan lembaga terkait lainnya. Kehadiran K/L ini dalam rangka memberikan saran kepada peneliti untuk kesempurnaan hasil yang diharapkan.
Dr. Margaretha Hanita, Sekretaris Prodi Kajian Ketahanan Nasional, memberikan paparan mengenai teori-teori yang akan mendukung penelitian ini. Turut memberikan saran dalam hal ini Bayu Setiawan perwakilan Kementerian Pertahanan. Beliau mengungkapkan bahwa dalam hal ini TNI memiliki fungsi penegakan hukum dan kedaulatan negara yang telah diatur dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia.
Lokasi penelitian yang dipilih adalah 4 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat. DKI Jakarta menjadi pusat pengambilan kebijakan nasional terkait wilayah perbatasan. Sedangkan Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur dipilih karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Harapannya, penelitian ini akan mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan terkait wilayah perbatasan dan sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan . (*Anto)
Editor : Ernie Nurhayanti
 (3)-120x86.png)
