BSK Kemenkum
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
        • Pedoman & SOP Pengelolaan BMN Keadaan Darurat
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
        • Pedoman Analisis Kebijakan
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb
Wednesday, 14 October 2026
BSK Kemenkum
No Result
View All Result
Home Berita

Mari Presensi Merupakan Bentuk Dukungan Terhadap Revolusi Digital Yang Dicanangkan Oleh Kementerian Hukum dan HAM

by Badan Strategi Kebijakan
August 24, 2024
in Berita
Reading Time: 2 mins read
0
A A

Jakarta (23/08) – ”Dalam rangka penataan tata laksana guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Maka perlu dilakukan inovasi berupa pembuatan aplikasi presensi pegawai “Mari Presensi” guna memudahkan dalam pendokumentasian kegiatan sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia,” Jelas Kepala Balitbang Hukum dan HAM , Sri Puguh Budi Utami saat memberikan sambutan dalam Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Mari Presentasi Siang ini.

” Mari Presensi (MP) juga merupakan bentuk dukungan terhadap revolusi digital yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 12 Oktober 2020. Dimana saat itu Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa kebutuhan teknologi informasi terus berkembang. Maka sudah wajib hukumnya bagi Kemenkumham untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi,” ujar Utami.

Terakhir Utami juga berharap aplikasi ini bukan hanya bisa digunakan di Balitbang Hukum dan HAM tetapi juga bisa digunakan untuk Internalisasi Data Digital Presensi Online untuk internal Kementerian Hukum dan HAM.” Sistem data dalam pelayanan publik maupun pelaksanaan birokrasi dalam satu sistem bisa menghemat anggaran tiap kementerian di tengah pandemi. Juga mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” Jelas Utami.

Aplikasi Mari Presensi sendiri merupakan aplikasi presensi digital berbasis web browser yang dapat digunakan untuk membuat formulir kehadiran pada kegiatan rapat, seminar, workshop, bimtek, dan lain-lain. Cara penggunaannya, sangat mudah cukup login, buat formulir, lalu bagikan. Menurut Narasumber dari Tim Konsultan IT Independen Ade Mulyana, dia menyampaikan aplikasi ini selain mudah digunakan juga memiliki beberapa kelebihan seperti dia juga menyampaikan aplikasi ini selain mudah digunakan juga memiliki beberapa kelebihan seperti •Proses pembuatan formulir presensi sangat mudah, cukup login, buat form, lalu bagikan.

•Terdapat opsi untuk upload bukti kehadiran berupa foto selfie (fitur dapat diaktifkan/nonaktifkan)

•Terdapat kolom untuk mengisi catatan/summary rapat, dapat juga diisi dengan saran dari peserta terkait jalannya rapat

•Dapat mengetahui lokasi, IP Address, dan perangkat yang digunakan oleh peserta •Formulir presensi dapat diatur waktunya agar dapat menutup formulir secara otomatis

•Dapat mencegah input double data

•Link presensi dapat dibagikan via Email/ WhatsApp Blast peserta

•Output report berupa berapa banyak form report yang sudah dibuat (per tahun dan per bulan), berapa jumlah data yang masuk dari setiap form report, dan rangkuman rapat dari peserta.

Kegiatan sosialisasi ini juga mengundang narasumber lain dari Tim Konsultan IT Independen yaitu Rani Novariany dan Muhammad Dulfi Kamal yang menjelaskan secara langsung alur dan penggunaan aplikasi Mari Presensi kepada seluruh pegawai dilingkungan Balitbang Hukum dan HAM.(Humas)

Previous Post

Mari Kembalikan Budaya Membaca di Negara Tercinta Indonesia

Next Post

Mari Seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI, Kita Bersatu Padu untuk Mewujudkan Indonesia Maju

Related Posts

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Berita

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI
Berita

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan
Berita

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026
Uji Fungsi Superapps, Enam Layanan Digital BSK Hukum Berhasil Terintegrasi
Berita

Uji Fungsi Superapps, Enam Layanan Digital BSK Hukum Berhasil Terintegrasi

October 7, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI
Berita

Tiga Regulasi Jadi Satu, BSK Hukum Dorong Tata Kelola Kebijakan Makin Efektif

October 6, 2026
BSK Hukum Bahas Tata Kelola Sistem Kebijakan melalui Legal Policy Hub
Berita

BSK Hukum Bahas Tata Kelola Sistem Kebijakan melalui Legal Policy Hub

October 6, 2026
Next Post

Mari Seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI, Kita Bersatu Padu untuk Mewujudkan Indonesia Maju

Ikuti Kami

  • Trending
  • Latest

Maraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi: Suatu Refleksi Moral

August 24, 2024
User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

September 9, 2024

Dampak Pornografi dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik

August 22, 2024
PROBLEMATIKA POSISI INDONESIA PADA SENGKETA INVETASI DI FORUM  ARBITRASE INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE ICSID

PROBLEMATIKA POSISI INDONESIA PADA SENGKETA INVETASI DI FORUM ARBITRASE INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE ICSID

August 25, 2024
Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026

Recent News

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026
BSK Kemenkum

Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum

Ikuti Kami

Tentang Kami

Jalan Raya Gandul No.04, Cinere, Depok 16512
[ Pengaduan ] 0811 944 5504
bsk.kemenkum.go.id
bsk@kemenkum.go.id / humas.bskhukum@kemenkum.go.id
FAQ

Ok

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb

Copyright © 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum