Bogor (26/07)- “Survei IPK-IKM berbasis elektronik bukan untuk menilai zona integritas, tapi untuk memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan publik dan anti korupsi di satker,” terang Canggih Hangga Wicaksono , Analis Kebijakan Muda pada Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Kemenpan RB dalam kegiatan konsinyering sore ini. Untuk itu, orientasi survei bukan untuk mengejar nilai tapi untuk perbaikan layanan.
Canggih menjelaskan ada delapan komponen yang dipakai untuk menilai persepsi pelayanan publik seperti informasi, persyaratan, biaya, alur dan waktu pelayanan. “Hasil monitoring terhadap delapan komponen ini harusnya dapat dijadikan masukan, evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan publik di satker tersebut,” harap Canggih.
Kepala Pusjianbang Kebijakan, Asep Syarifudin mengatakan bahwa kegiatan survei IPK-IKM ini menjadi kegiatan prioritas nasional. “Harapan saya , lewat survei ini masyarakat bisa secara langsung menilai satuan kerja kita dalam memberikan pelayanan kepada mereka,” pesannya.
Diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan konsinyering penyusunan laporan pemanfaatan hasil survei IPK-IKM berbasis elektronik dan laporan Strategi Nasional (Stranas). Hasil konsinyering akan diserahkan pada Menteri Hukum dan HAM, Pejabat Tinggi Madya dan para Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan langkah tindak lanjut monitoring. Konsinyering yang berlangsung selama tiga hari ini dihadiri juga oleh Novan Kharisma,Analis Kebijakan Pertama pada Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Kemenpan RB. (humas)
