Jakarta (12/7) – Dalam Rangka pengukuran pemanfaatan hasil analisis strategi kebijakan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mengadakan Advokasi kebijakan. Advokasi Kebijakan merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan Balitbang Hukum dan HAM sebagai Supporting unit Kementerian Hukum dan HAM. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan perlunya kolaborasi antara unit eselon I dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dalam setiap kebijakan publik yang dikeluarkan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peran ini sangat signifikan dalam menuntaskan amanat reformasi. Sebagai bagian dari institusi hukum, Kemenkumham dituntut untuk membangun hukum yang berkeadilan dan mendorong pemenuhan hak asasi manusia. Pada saat yang sama, sebagai bagian dari institusi pemerintahan, Kemenkumham juga dihadapkan pada tantangan birokrasi modern, yakni menciptakan birokrasi bersih yang terbebas dari praktik korupsi serta memberikan pelayanan publik prima kelas dunia,” ujar Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan.
Kesuksesan Kemenkumham dalam menghadapi tantangan tersebut bertalian erat dengan komitmen untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkualitas. Kondisi ini melahirkan momentum untuk mengarusutamakan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), diiringi dengan proses yang partisipatif dan inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Sebagai konsekuensi, keberadaan suatu tata kelola kebijakan publik yang mapan menjadi prasyarat penting untuk melakukan transformasi perumusan kebijakan di lingkungan Kemenkumham.
Sebagai unit pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, Balitbangkumham tentu bersinggungan langsung dengan proses di dalam tata kelola kebijakan publik Kemenkumham. Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balitbangkumham merupakan organisasi kunci yang menjadi poros kolaborasi, baik antara unit teknis dan kelompok masyarakat sipil, maupun aktor lain yang terlibat dalam ekosistem kebijakan publik seperti institusi pendidikan, lembaga think-tank, hingga asosiasi profesi, kegiatan ini dilanjutkan dengan Diskusi 14 kajian dengan 9 stakeholder terkait terkait penyusunan kesepakatan draft Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan.(*Humas)
