Jakarta (24/11) – Fungsi lapas seharusnya bukan sebagai tempat penghukuman melainkan pembinaan dan pembimbingan. Peneliti Balitbangkumham, Junaidi Abdillah, dalam risetnya mengatakan fungsi pembinaan ini sudah dilaksanakan Ditjen Pemasyarakatan. Meski begitu, perlu disusun mekanisme evaluasi rutin dan menyeluruh untuk mengukur keberhasilannya.
Menurut Junaidi, berbagai pelatihan keterampilan penting agar warga binaan siap kembali ke tengah masyarakat. “Skill ini perlu agar setelah bebas mereka tahu bagaimana harus mencukupi kebutuhan finansialnya, jadi tidak kembali melakukan kriminalitas lagi,” jelasnya.
Selama ini Ditjen Pemasyarakatan telah memfasilitasi berbagai pelatihan, seperti teknik pertanian kota, pembuatan sepatu, keterampilan menjahit hingga pembuatan furniture. Meski begitu, berdasar temuan Junaidi, belum semua narapidana mengikuti pelatihan tersebut. Beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan peralatan menjadi alasannya. Selain itu, masih ditemui warga binaan yang belum serius mengikuti pelatihan. “Jadi masih ada yang menganggap ini sebagai kegiatan mengisi waktu luang, bukan bekal untuk hidup di masyarakat,” urainya.
Dalam simpulannya, Junaidi mengatakan bahwa perlu ada mekanisme evaluasi yang rutin dan menyeluruh terhadap dampak pembinaan. Evaluasi yang sudah ada baru mencakup proses pelaksanaan program belum dampak pelatihan di luar lapas. “Sebaiknya mekanisme evaluasi bisa melihat dampak pelatihan setelah warga binaan keluar dari lapas, baik saat asimilasi maupun setelah bebas penuh,” jelasnya.
Kepala Pusbangdatin, Aman Riyadi, turut mengawal jalannya diskusi publik ini . Aman berharap diskusi ini bisa mendukung upaya pembinaan narapidana yang dilakukan Ditjen Pemasyarakatan agar lebih optimal. (*Humas)
