Tangerang (16/04) – Balitbangkumham kembali diundang ke Kantor Wilayah untuk mempresentasikan hasil penelitian IPK dan IKM 2019. Kepala Balitbangkumham didampingi peneliti hari ini mengunjungi Kanim Kelas I Tangerang untuk menemui jajaran Kanwil Kemenkumham Banten. Sebelumnya, Balitbangkumham telah menjalankan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK dan IKM) pada 113 unit kerja Kemenkumham. Hasilnya berupa nilai indeks dan rekomendasi perbaikan layanan publik untuk masing-masing unit. Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Imam Suyudi, mengatakan penjelasan dari Balitbangkumham sangat dibutuhkan. ” Evaluasi dari Balitbangkumham hari ini menjadi bahan untuk kami membenahi diri,” tutur Imam.
Kepala Balitbangkumham, Asep Kurnia, mengatakan poin utama dalam pembenahan pelayanan publik adalah semangat dan komitmen pimpinan. “Saya senang Kakanwil dan pimpinan UPT banyak bertanya dan kritis. Ini artinya semangat pimpinan Kanwil Banten untuk membenahi diri sangat besar,” ujar Asep.
Peneliti Balitbangkumham, Imam Lukito, menerangkan indikator yang dinilai dari survei IPK. Terdapat enam indikator antara lain mengenai tidak adanya suap, percaloan, pungutan liar, diskriminasi dalam pelayanan serta implementasi prosedur layanan. Indikator ini diturunkan dalam pertanyaan yang dijawab oleh responden. Menurut Imam, responden disesuaikan dengan UPT yang diteliti. “Misalnya untuk UPT Pemasyarakatan, responden adalah pengunjung narapidana. Sementara untuk UPT Imigrasi, respondennya para pemohon paspor,” imbuh Imam. Survei IKM dan IPK yang dilakukan Balitbangkumham telah melalui metodologi penelitian yang valid. Survei ini telah dikonsultasikan ke BPS dan Kementerian PAN-RB. “Seluruh indikatornya juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat,” terang Imam. (*Humas)
