JDIHN perlu menjaring keterlibatan aktif masyarakat lewat sosialisasi. BPHN bisa melibatkan kampus untuk menyebarkan sekaligus menghimpun informasi.
Hal ini disampaikan peneliti Balitbangkumham, Taufik H. Simatupang dalam presentasi riset hari ini.
JDIHN merupakan database terintegrasi yang berisi peraturan perundang-undangan dari seluruh K/L dan Pemda. Database ini dibuat supaya masyarakat dapat dengan mudah menemukan produk hukum. Selain itu, supaya tidak ada lagi tumpang tindih peraturan.
Namun dalam pelaksanaannya, belum semua lembaga sudah terintegrasi dalam sistem ini. Saat ini, dari 1653 anggota JDIH baru 266 anggota (16%) yang terintegrasi, sedangkan sisanya 1387 anggota (81%) belum terintegrasi.
Untuk mengatasi masalah tersebut menurut Taufik, BPHN dapat meningkatkan anggaran sosialisasi dan memperkuat distribusi informasi melalui media sosial. Selain itu, perlu adanya action plan tindak lanjut dari setiap sosialisasi di daerah. “Kanwil Kemenkumham serta pemerintah provinsi bisa dilibatkan untuk monitoring proses itu,” sarannya.
Yasmon, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum BPHN sepakat. Menurutnya, seluruh pihak harus bersinergi dan menghapus sekat-sekat sektoral.
Dr. Edmon Makarim, akademisi dari Fakultas Hukum UI menambahkan agar BPHN dapat merangkul para pemangku kepentingan terutama akademisi fakultas hukum se-Indonesia. “Mereka dapat dilibatkan untuk menghimpun dan mendistribusikan informasi hukum yang tidak tertulis dan memberdayakan masyarakat,” imbuhnya. (*humas)
 (3)-120x86.png)
