Jakarta (30/06) – Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM Balitbang Hukum dan HAM hari ini mengadakan Forum Diskusi Grup untuk penelitian tentang Implementasi Hukuman Mati di Indonesia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dengan mengundang stakeholder dari beberapa Lembaga terkait. Sri Puguh Budi Utami, Kepala Balitbang Hukum dan HAM menyampaikan bahwa forum diskusi ini merupakan sarana untuk benar-benar memperhatikan apakah sudah benar-benar mendalam penelitiannya. “Di sini harus benar-benar dilihat apakah sudah benar-benar sudah diteliti secara mendalam, supaya nanti ketika membuat policy paper dan policy brief bisa benar-benar tepat sasaran dan juga jika ada pemikiran-pemikiran strategis jangan sampai dilewatkan,” ujar Utami.
Peneliti Madya Balitbang Hukum dan HAM, Firdaus, menyampaikan bahwa hukuman mati memang masih menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra, bahkan dari data yang diperoleh semakin tahun vonis hukuman mati di Indonesia semakin meningkat. “Dari penelitian yang kami dapatkan, beberapa narasumber tetap merasa bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang terlalu berat, namun bagi Aparatur Sipil Negara dan Penegak Hukum, hukuman mati tetap diperlukan bagi para pelanggar hukuman berat. Dari peneliti rekomendasi yang bisa diberikan adalah dengan membuat alternatif hukuman untuk menggantikan hukuman mati dengan hukuman yang lebih ringan dengan syarat-syarat khusus,” jelas Firdaus
Dosen Studi Bidang Hukum Pidana dan HAM Fakultas Hukum UI, Nathalia Naibaho, menyatakan dalam menetapkan hukuman mati hakim juga tidak langsung, tapi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. “Sebenarnya kita harus lebih mendukung keputusan Presiden untuk memberikan grasi kepada para Warga Binaan dan perlu adanya koordinasi yang lebih intense dari setiap Lembaga yang terkait agar para Warga Binaan bisa mendapat kepastian dan keadilan,” ujar Nathalia.
Acara Diskusi ini juga menghadirkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Lilik Mulyadi, sebagai narasumber serta Erasmus Abraham Todo Napitupulu dari Direktur Eksekutif Badan Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform. (Humas)
 (3)-120x86.png)
