Jakarta (04/03) – Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan bagian tidak terpisahkan dari kinerja PNS karena membentuk perilaku baik di dalam dan di luar tugas kedinasan. Hal itu akan memberikan dampak pada kinerja dan membentuk PNS yang bersih serta jauh dari permasalahan hukum. Sayangnya saat ini banyak terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh PNS yang menimbulkan dampat hukuman ringan, sedang dan berat.
Salah satu hukuman berat yang menjadi kontroversi adalah hilangnya status sebagai PNS setelah menerima hukuman pidana minimal 2 tahun. Hukuman tersebut menjadi kontroversi karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 247-249 tentang tindak pidana direncana dan tidak direncana. Peraturan ini sendiri harus dikaji apakah sudah tepat sasaran atau justru apa akan menimbulkan kegamangan bagi pihak yang berwenang. Terutama berkenaan dengan model restorative justice bagi PNS yang melakukan kejahatan tidak berencana yang dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun.
Peneliti Balitbangkumham, Suharyo, mengatakan tujuan penelitian ini untuk mengetahui kejelasan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Paragraf 6 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewangan, khususnya terkait pidana yang dilakukan tidak berencana atau berencana. “Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mendukung Inspektorat Jenderal Kemenkumham untuk memperoleh kepastian hukum atas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu, dapat memperkuat dan bahkan mengadakan perubahan atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana berencana atau tidak berencana. ” pesan Suharyo.
Kegiatan presentasi Proposal Penelitian ini menghadirkan beberapa narasumber lain yaitu Bapak Ashar Dardi, Auditor Madya di BKN Pusat dan Bapak Rocky Marbun, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Setelah selesai kegiatan tim peneliti akan melakukan revisi proposal sebelum akhirnya turun lapangan untuk melakukan penelitian. (*Humas)
