(26/04) Batam, Balitbang Hukum dan HAM menggelar evaluasi pemanfaatan hasil studi tentang lembaga pengawas dana politik partai politik dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016. Penelitian ini telah menghasilkan sebuah risalah kebijakan yang diterbitkan pada November 2017 lalu. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Seprizal, SH., MH., dalam pembukaan acara mengatakan bahwa evaluasi ini penting untuk mengukur jangkauan pemanfaatan hasil riset Balitbang Hukum dan HAM. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor imigrasi Kelas I Batam dengan dibuka oleh Kepala Kanim Batam, Luki Agung Bintarto. Turut hadir dalam acara perwakilan partai politik (parpol), akademisi dan pejabat fungsional perancang dari Kantor Wilayah.
Secara umum, penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain menambahkan poin sumber pendanaan yang diterima oleh partai politik meliputi iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum serta bantuan keuangan dari APBN/APBD. Penambahan poin ini penting untuk meningkatkan transparansi mengingat kewajiban parpol selama ini sebatas pada penyampaian pengelolaan dana politik dari APBN/APBD saja.
Evaluasi pemanfaatan penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner pada anggota partai, akademisi serta perwakilan Kantor Wilayah yang menjadi narasumber riset. Poin evaluasi mencakup penerimaan dan penggunaan hasil penelitian serta dampak yang dihasilkan dari penelitian. Secara umum, seluruh responden merasa hasil penelitian tersebut diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai. Seluruh responden sepakat bahwa rekomendasi ini bermanfaat sebagai bahan referensi penyusunan kebijakan.
Meri Enita, Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau mengapresiasi riset yang sudah dilakukan Balitbang Hukum dan HAM. Menurutnya riset ini tidak hanya bermanfaat bagi perbaikan kebijakan namun juga dapat menjadi referensi penelitian di bidang hukum terutama terkait akuntabilitas partai politik.
