(23/1) Bertempat di lt 19 Gedung Sentra Mulia Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly melakukan kegiatan Entry Meeting atas Pemerikasaan Laporan Keuangan Kemenkumham Th. 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI. Kegiatan ini dihadiri oleh (1) Pimpinan Tinggi Madya unit Utama, (2) Staf Ahli Menteri, (3) Staf Khusus Menteri (4) Penasihat Menteri (5) Para Pimpinan Tinggi Pratama unit Utama dan (7) Para Kepala Bagian pada Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan BMN.
Dalam kesempatan tersebut secara khusus Drs. Agung Firman Sampurna sbg Anggota I BPK menyampaikan Laporan Pemeriksaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dan Penyerahan LHP Kinerja dan Permasalahan dalam LHP Kinerja Atas Pengawasan Orang Asing yang Memperoleh Fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanganan Kelebihan Kapasitas (Over Capacity) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Audit yg dilakukan oleh BPK meliputi tiga Pemeriksaan antara lain : (1) Keuangan yg bertujuan untuk menilai kewajaran Lap Keuangan, dengan memperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian (2) Kinerja hasilnya simpulan den rekomendasi atas aspek kinerja yg dinilai dan (3) PDIT memberikan simpulan atas suatu hal yg diperiksa.
Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan merupaka permasalahan tersendiri dan menjadi tantangan dalam Nawacita Presiden karena menyangkut sinergisitas antara penegak hukum dalam suatu sistem peradilan Pidana. Terkait hal ini ada tiga rekomendasi BPK yaitu (1) Berkoordinasi dengan Menkopolhukham terkait kebijakan regulasi yg sulit di implementasikan (2) Melakukan perubahan terhadap UU Pemasyarakatan tahun 1995 yg sudah tidak relevan dan mutahir (3) Penguatan kelembagaan Ditjen Pemasyarakatan sesuai Inpres 9 Tahun 2011.
BPK sangat mengapresiasi keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengelola keuangan negara dengan baik. semoga prestasi ini dapat dipertahankan.(tie)
 (3)-120x86.png)
