Jakarta (27/05)-Penyusunan RUU KUHP yang telah melewati masa lebih dari 50 tahun hingga saat ini masih menyebabkan pro-kontra dalam masyarakat. Sehingga Kementerian Hukum dan HAM berinisiatif untuk mengadakan serangkaian diskusi publik di sejumlah kota besar di Indonesia, salah satunya Mataram.
Wakil Menteri Hukum dan HAM , Prof. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum dalam sambutannya menyampaikan bahwa Untuk mewujudkan sistem hukum Nasional yang berlandaskan pancasila, perlu suatu sistem hukum nasional yang harmonis, sinergi dan dinamis. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan hukum nasional. Dimana RUU KUHP ini bisa menyelesaikan salah satu permasalahan hukum penting di Indonesia, yaitu overkapasitas lembaga pemasyarakatan.
Wamenkumham Eddy Hiariej juga berharap diskusi ini dapat menyamakan persepsi masyarakat terhadap pasal dalam RUU KUHP serta dapat menghimpun masukan dari berbagai pihak. ” Diskusi ini juga merupakan pertanggungjawaban proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara transparan oleh pemerintah, ” Pesan eddy.
Kegiatan Diskusi ini selain dilaksanakan secara tatap muka juga dilakukan secara daring dengan diikuti oleh 700 lebih peserta secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming dari platform YouTube Kegiatan juga menghadirkan oleh sejumlah narasumber diantaranya Kepala Balitbang Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami serta Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, dan Tim Ahli Pembahasan RUU KUHP.(Humas)
 (3)-120x86.png)
