Balitbang Hukum dan HAM menggelar rapat kerja dengan tema Peningkatan Kapabilitas Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Penguatan Sinergitas untuk Memperkokoh E-Gov PASTI Good Governance. Raker dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly di Graha Pengayoman. Hadir dalam pembukaan Staf Ahli Menteri, Penasihat Menteri, serta Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam sambutannya, Yasona mengatakan bahwa untuk mendukung prinsip good governance dibutuhkan evidence based policy making -pembentukan kebijakan yang didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. “Di titik inilah, penelitian yang berkualitas menaruh peran pentingnya,” tukas Yasona.
Yasona menambahkan bahwa Balitbang Hukum dan HAM harus cermat dalam membaca kebutuhan riset pemerintah. Pendapat ini diamini oleh Prof. Dr. Eny Nurbaningsih, kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Menurut Enny, ada banyak kebijakan yang membutuhkan riset, sayangnya penelitian yang ada belum cukup memadai untuk dijadikan bahan naskah akademik. Di titik ini, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi. Menurut Widodo, perlu dibangun dialog yang aktif antara peneliti Balitbang Hukum dan HAM, perancang dan pejabat tiap unit eselon 1 di Kemenkumham. “Dengan demikian, penelitian jadi bukan sekadar program penyerapan anggaran, tapi benar-benar pemenuhan kebutuhan akan dasar penyusunan kebijakan,” terang Widodo.
Selain ketiga tokoh di atas, pembukaan Raker Balitbang Hukum dan HAM juga dihadiri oleh beberapa narasumber seperti Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam, Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham, perwakilan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang.Dalam laporan yang disampaikan Kepala Balitbang Hukum dan HAM, F. Haru Tamtomo, raker masih akan berlangsung sampai 6 April 2016 dengan agenda pembahasan manajemen serta fasilitasi penelitian. Selain pembahasan internal lembaga, Raker tahun ini menandai dimulainya kerjasama Balitbang Hukum dan HAM dengan Universitas Pertamina, Universitas Nasional serta Balitbang dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. (Nes*)Editor: Ernie Nurheyanti
 (3)-120x86.png)
