Jakarta (21/3), Kepala Balitbang Hukum dan HAM Asep Kurnia membuka presentasi Evaluasi Implementasi Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan yang berlangsung di Aula Balitbangkumham ini, turut dihadiri Aidir Amin Daud, Staf Khusus Menpan RB. Mantan Inspektur Jenderal Kemenkumham ini diundang sebagai narasumber penelitian.
Dalam kegiatan ini, peneliti Balitbangkumham mengkritisi regulasi hukuman disiplin ASN. Regulasi yang ada dianggap belum mengatur upaya pemulihan sebagai bentuk rehabilitasi bagi pegawai yang telah melaksanakan hukuman disiplin.
Disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DIsiplin PNS. Regulasi ini mengatur kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Tujuannya supaya yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
Dalam penjatuhan hukuman disiplin, terdapat pertimbangan untuk melakukan pembinaan jika yang besangkutan dinilai masih dapat dibina. Hal ini dilakukan dengan membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran disiplin tersebut. “Bila ternyata mengulangi, maka akan diproses sesuai prosedur yang berlaku,” imbuh peneliti dalam presentasinya.
PNS yang telah menjalani hukuman disiplin memiliki hak atas pemulihan agar memperoleh kesempatan yang sama dengan pegawai lainnya dalam peningkatan karir. Namun, pasal-pasal pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS belum mengakomodir kebutuhan ini.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusbangdatin Balitbang Hukum dan HAM ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemulihan bagi seorang pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin. (*Humas)
