Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM mendapat penghargaan sebagai Unit Kerja Pendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Kementerian Hukum dan HAM atas keberhasilan BSK Hukum dan HAM dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan dukungan kegiatan Reformasi Birokrasi selama tahun 2023.
Penghargaan tersebut diberikan pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Kamis (14/12) kemarin oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, pada sambutannya Yasonna mengapresiasi Kinerja setiap unit kerja di sepanjang tahun 2023 ini. “Refleksi akhir tahun ini adalah momen untuk kita bersyukur setiap pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, karena kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras.” Ujar Yasonna.
Yasonna kemudian meminta seluruh jajarannya melakukan evaluasi diri dan bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. “Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,” sambungnya.
Dalam menyusun target ke depan, Yasonna mengingatkan agar menetapkan target tinggi dan maksimal. “Jangan malah membuat target medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas,” tegasnya.
Yasonna menekankan hal terpenting adalah membuat target yang visioner, yang jauh kedepan, sehingga saat tercapai, akan terasa lebih puas. “Set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as usual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” tutupnya.
