Jakarta (20/04) – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura Maluku, John Dirk Pasalbessy, mengatakan bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi overcrowded lapas adalah dengan cara restorative justice. “Tapi juga harus melihat kasusnya, tidak bisa semua kasus penyelesaiannya menggunakan restorative justice. Contoh paling mudah adalah dengan diterapkannya sistem hukuman online bagi pelanggar lalu lintas, tidak perlu sampai ke pengadilan, cukup dengan langsung menjatuhkan hukuman dan bagi pelanggar membayar sesuai dengan sanksi,” jelas John.
Sejalan dengan yang dikatakan oleh John, Kepala Biro Hukum Provinsi Maluku, Alwiyah Alaydrus, juga mengatakan bahwa restorative justice juga dapat membantu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menjalankan tugasnya. “Mengingat pentingnya peran PK dalam revitalisasi pemasyarakatan, PK menjadi sangat strategis karena dilibatkan di setiap proses hukum. Namun, karena kurangnya sumber daya manusia, membuat PK tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan restorative justice merupakan cara yang cukup efektif,” jelas Alwiyah.
Alwiyah juga menjelaskan tiga peran penting PK dalam revitalisasi pemasyarakatan, sebagai revitalisasi pelayanan tahanan, revitalisasi pembinaan, dan revitalisasi pembimbingan klien. “Pembimbing Kemasyarakatan berperan mengklasifikasi risiko untuk penempatan, program pelayanan tahanan dan program intervensi baik individu maupun kelompok. Selain itu juga berperan untuk meningkatkan fungsi pembinaan yang berdasarkan litmas,” tambah Alwiyah.
Kegiatan OPini di Kanwil Kemenkumham Maluku ini merupakan rangkaian kegiatan OPini yang diadakan di 33 Kanwil di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, dan menghadirkan peneliti dari Balitbangkumham Tri Sapto Nugroho sebagai narasumber. (*humas)
 (3)-120x86.png)
