Jakarta (13/04) – Hak Asasi Manusia masyarakat merupakan hal yang harus dipenuhi oleh negara. Salah satunya adalah soal perlindungan terhadap inovasi yang dihasilkan masyarakat. Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Timur, Lilik Pujiastuti, mengatakan untuk memenuhi hak tersebut perlu adanya kejelasan dari pemerintah pusat tentang wewenang pembuatan perda HAKI. “Karena sampai saat ini pemerintah daerah masih bimbang, apakah pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan soal HAKI, apakah kami berwenang untuk membuatnya atau memang itu jadi wewenang pemerintah pusat,” jelas Lilik.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Subianta Mandala, mengatakan bahwa selain melalui peraturan, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) masyarakat. “Salah satunya adalah dengan program Jaran Kyai, jadi nanti para pelaku UMKM bisa mendaftarkan merk mereka ke dinas-dinas terkait yang bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham, program ini bebas biaya dan bahkan nantinya setiap merk yang didaftarkan akan mendapatkan insentif,” jelas Subianta.
Dalam paparannya, Subianta juga menjelaskan selain program Jaran Kyai, Kanwil Kemenkumham juga membuat sentra KI yang tersebar di Universitas yang ada di Surabaya dan Malang. “Nantinya akan kita tambah cakupannya, karena kita tahun ini memiliki target yang mendaftarkan merknya sampai 2.000, karena tahun lalu realisasinya bahkan melebihi ekspekstasi,” tambah Subianto.
OPini yang diadakan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim ini merupakan bagian dari rangkain OPini yang diadakan di 33 Kanwil se Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh kepala Badan Balibatkumham, Sri Puguh Budi Utami, dan menghadirkan dua narasumber lain yaitu Prof. Rahmi Jened, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Nicken Sarwo Rini, Peneliti Balitbangkumham. Kegiatan ini dilakukan secara daring dan dihadiri oleh 854 akun zoom. (*humas)
 (3)-120x86.png)
