Jakarta (22/03) -Pemerintah telah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) tanggal 2 November 2020 lalu. Latar belakang munculnya ide UUCK adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran UUCK tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi.
Peneliti Balitbangkumham, Henry Donald LBN Toruan, menyampaikan bahwa adanya investasi dalam negeri akan berkorelasi dengan masuknya modal baru untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Peran investasi tersebut sangat signifikan bagi pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan dana milik pemerintah untuk membiayai berbagai macam proyek infrastruktur. “Selain infrastruktur diharapkan juga sektor-sektor lainnya akan menarik perhatian bagi investor untuk didanai,” jelas Henry.
Henry juga menyampaikan bahwa kemungkinan akan terjadi permasalahan saat pembentukan peraturan turunan dari UUCK karena akan terjadi duplikasi dengan peraturan turunan dari UU sektor lain. “Oleh karena itu, harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terlebih dahulu terhadap peraturan yang menjadi turunan dari suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUCK,” pesan Henry.
Kegiatan Presentasi Proposal Penelitian “Kesiapan Pelaksanaan Harmonisasi Dan Sainkronisasi Perundang-undangan Pasca Terbentuknya Peraturan Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” menghadirkan Narasumber Prof. Dr.I.B.R. Supancana, S.H., M.H yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta dan Dr. A.Teras Narang, S.H., M.H yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.(*Humas)
