Jakarta(09/03) – Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Peneliti Madya Balitbangkumham, Nevey Farida Ariani, menyampaikan bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum diwujudkan lewat pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (GAAR). Meski kewajiban perlindungan hukum telah diatur dalam Pasal (1) Ayat (3) UUD 1945, namun mekanisme pemberian GAAR belum diatur secara integral dalam sebuah undang-undang.
Nevey menambahkan, sejauh ini baru Grasi yang diatur secara detail dan komprehensif lewat UU no 5 tahun 2010. Mekanisme pemberian amnesti dan abolisi masih memakai UU no 11 tahun 1954 yang telah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan konteks zaman. Sementara, belum ada satu pun undang-undang yang mengatur tentang mekanisme pemberian rehabilitasi. Dalam riset yang dilakukan oleh Nevey dan tim Balitbangkumham, peraturan yang ada dinilai belum cukup dijadikan panduan dalam pemberian GAAR. UU tentang grasi tidak mengatur secara rinci alasan apa saja yang dapat dipakai Presiden dalam memberikan grasi. Undang-undang tentang amnesti belum mencakup wewenang DPR dan mekanisme pengawasan pemberian amnesti, tindak pidana apa saja yang menjadi subjek amnesti dan abolisi serta Lembaga apa saja yang terlibat dalam pelaksaannya.
Pengintegrasian peraturan dalam satu payung hukum yaitu Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (RUU GAAR) dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hukum. Presiden dapat menggunakan hak prerogatif-nya secara non-diskriminatif, efektif dan berkeadilan. Dengan adanya RUU ini, keputusan pemberian GAAR tidak bisa didasarkan pada alasan politik belaka. “Kita akan punya hukum yang menjamin bahwa pemberian GAAR didasari alasan kemanusiaan dan punya dasar hukum yang jelas,” terang Nevey.
Hasil penelitian tentang RUU GAAR ini disampaikan Nevey dalam Kegiatan OPini Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dengan tema “Urgensi Pembentukan RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi”. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Prof.Dr.H.Elwi Danil yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas dan Sigit Waseso yang merupakan Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar. Hadir juga secara khusus dan menyampaikan sambutan yaitu bapak Dr. Audy Jainaldy yang merupakan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Kegiatan yang dibuka Kepala Balitbangkumham ini dihadiri lebih dari 1100 peserta yang mengikuti secara daring baik melalui aplikasi zoom maupun youtube.(HumaS)
