Jakarta (21/02) “Kendala utama bagi WBP perempuan yang hamil, menyusui serta anak bawaan di lembaga pemasyarakatan perempuan adalah kurangnya sumber daya manusia di LPP seperti dokter, bidan, perawat dan konseling psikologi yang belum cukup memadai,” pesan Peneliti Balitbangkumham, Yulianto yang menjadi narasumber pada Kegiatan OPini Kanwil Kemenkumham DKI pagi ini.
Sementara itu narasumber dari Komnas perempuan, ibu Mariana Amiruddin, Wakil Ketua Komnas Perempuan, menambahkan bahwa harus ada pemahaman bahwa standarisasi untuk seluruh Lapas Perempuan harus dibedakan dengan lapas laki-laki. “Kebutuhan perempuan berbeda dengan laki-laki berbeda jauh jadi perlu ada anggaran khusus sendiri untuk kebutuhan perempuan,” jelas Mariana.
Selain narasumber diatas, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Bapak Mohammad Ryan Bakry yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta. Kegiatan OPini Kanwil Kemenkumham DKI dengan tema Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Hamil, Menyusui serta Anak Bawaan dibuka secara langsung oleh kepala Kanwil Kemenkumham DKI yaitu Bapak Ibnu Chuldun dan Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Ibu Sri Puguh Budi Utami. (*Humas)
