(24/07) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Puslitbang HAM) Balitbang Hukum dan HAM mempresentasikan laporan penelitian tentang analisis dampak HAM RUU Perubahan atas UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam implementasinya, masih ada kelemahan dalam undang-undang tersebut yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Untuk itu, pemerintah memprioritaskan rancangan perubahan UU No 39 tahun 1999 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sejak tahun 2013. Namun, pembahasannya sampai sekarang belum selesai. Dalam sambutannya, Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Prof. R.Benny Riyanto menegaskan pentingnya riset ini. “Masyarakat kini makin kritis, tuntutan pemenuhan HAM makin besar, itu mengapa riset ini sangat strategis,” jelas Benny.
Puslitbang HAM mengangkat isu ini dengan menaruh fokus pada pemenuhan justisiabilitas hak ekonomi sosial budaya (ekosob) termasuk di antaranya hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Justisiabilitas berkaitan dengan mekanisme gugatan dan komplain ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan terkhusus hak ekosob. Penelitian dilakukan dengan membaca putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak ekosob baik yang diajukan dengan mekanisme class action maupun judicial review. Paling tidak ada lima wilayah yang dijadikan studi kasus yaitu Papua Barat, Kalimatan Barat, DKI Jakarta, Lampung dan Maluku.
Oki Cahyo Nugroho, ketua tim peneliti dari Puslitbang HAM memaparkan bahwa secara legal justisiabilitas hak ekosob telah terpenuhi. Indonesia telah memiliki peraturan perundangan mengenai justisiabilitas hak kesehatan , pendidikan dan ketenagakerjaan. Namun, praktik pemenuhan justisiabilitas di pengadilan masih terkendala pemahaman aparat penegak hukum. “Masih banyak kasus pelanggaran hak ekosob yang disamakan dengan kasus perdata atau bahkan pidana,” tutur Oki.
Di akhir laporan, Balitbang Hukum dan HAM menegaskan pentingnya pengaturan mekanisme gugatan dalam RUU perubahan UU 39/1999 sebagai bentuk pemenuhan justisiabilitas hak ekosob. Selain soal regulasi, peningkatan pemahaman aparat hukum terhadap justisiabilitas hak ekosob juga penting.
Turut hadir sebagai narasumber, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi. Mualimin menilai riset Balitbang Hukum dan HAM signifikan dalam membantu pemerintah menangani kasus pelanggaran HAM baik lewat jalur yudisial maupun nonyudisial. Presentasi yang berlangsung kurang lebih dua jam ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal HAM, Komnas HAM, Ombudsman RI, dan LBH APIK. (*Nes/Ted)
Editor : Ernie Nurheyanti
