Jakarta (17/11) – Balitbang Hukum dan HAM pada masa transisi menuju Badan Strategi Kebijakan, meskipun begitu pelayanan publik tetap harus dilaksanakan. “Hingga saat ini ada 6 Pelayanan Publik di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, ke depannya tidak menutup kemungkinan jika kegiatan pelayanan publik bisa berubah menyesuaikan dengan tusi ke depannya, meski begitu penting untuk kita menentukan standar mekanisme pelayanan publik,” ujar Yayah Mariani, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
Yogi Suwarno, Kepala Pusat Pembinaan analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, sebagai narasumber mengatakan bahwa penting bagi Balitbang Hukum dan HAM untuk menentukan strategi dalam memberikan pelayanan publik. “Pelayanan Publik tidak stagnan, mungkin saat ini kita memiliki pelayanan publik sejumlah yang dituliskan, dalam hal ini untuk Balitbang Hukum dan HAM ada 6, tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi 7, 8 atau 9 menyesuaikan dengan kondisi organisasi dan masyarakat sendiri, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan,”ujar Yogi.
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum, Iwan Kurniawan, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi harus dilaksanakan secara bersama-sama. “Tidak ada dalam pelaksanaannya setiap orang yang benar-benar bekerja secara sendiri, pasti tetap melibatkan pihak lain, jadi jangan anggap tugas kita itu kecil, karena pekerjaan sekecil apapun jika bermakna akan menghasilkan hal yang luar biasa,” pesan Iwan. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Jamaruli Manihuruk, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Andi Nurka secara luring dan diikuti pegawai Balitbang Hukum dan HAM secara luring di Aula, dan secara daring melalui Zoom. (*Humas)
