Jakarta (25/03) – Peneliti Balitbangkumham, Donny Michael, menyatakan bahwa pemenuhan HAM masyarakat merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan membuat Pos Pelaynan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di setiap kabupaten/kota. “Pembentukan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan bentuk wujud negara yang hadir dalam pemenuhan HAM, dimana negara menyediakan akses komunikasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM,” jelas Donny.
Donny juga menjelaskan saat ini, telah terbentuk 186 Pos Yankomas di Unit Pelayanan Teknis (UPT) seluruh Indonesia. Telah dilakukan diklat kepada Kepala UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI sebanyak 180 orang. Mengingat ada 1.028 UPT di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, jadi masih terdapat 848 UPT yang belum dilatih dan terdapat 842 UPT yang belum membentuk Pos Yankomas.
Donny juga menyampaikan berdasarkan penelitian, saat ini terdapat kendala dalam pengelolaan Pos Yankomas dimana masih belum ada anggaran khusus bagi kegiatan tersebut, sehingga membatasi sarana dan prasana yang digunakan. “Selain itu juga perlu adanya sosialisasi secara luas mengenai pos yankomas kepada masyarakat luas agar mereka mengetahui keberadaan Yankomas,” pesan Donny.
Kegiatan OPini Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pembentukan Pos Pelayanan dan Pengaduan Pelanggaran HAM” dibuka oleh Kepala Balitbangkumham, Ibu Sri Puguh Budi Utami, dan dihadiri oleh 577 peserta yang terdiri dari pegawai internal kemenkumham, mahasiswa, praktisi, serta masyarakat umum. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Pemprov Sulawesi Selatan, A. Idris dan Akademisi Universitas Muslim Indonesia, Askari Razak.(*humas)
 (3)-120x86.png)
