Jakarta (22/03) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Valentino Lumowa, menyatakan bahwa Indonesia saat ini masih perlu pembenahan di masalah peradilan perdana, peradilan pidata dan ketertiban keamanan. “Walaupun indeks penegakan hukum Indonesia naik 4 tingkat, sayanganya untuk masalah demokrasi di Indonesia masih mengalami penurunan. Masalah HAM di Indonesia juga masih banyak mendapat catatan tajam dari World Report,” jelas Valentino.
Dalam paparannya Valentino juga memberikan saran dalam hal meningkatkan pelayanan hukum dan HAM di Indonesia. Menurut Valentino kemenkumham baik di Kantor Wilayah maupun pusat harus melakukan peningkatan pelayanan hukum dan HAM di Indonesia. “Ada dua hal yang bisa dilakukan, yang pertama rekonstruksi reformasi perencanaan yang berdasarkan indikator yang terukur dan perlu adanya purifikasi hukum secara berkelanjutan secara terus-menerus mulai dari pimpinan sampai ke masyarakat,” tambah Valentino.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald S. Lumbuun, menyampaikan untuk Kemenkumham Kanwil Sulawesi Utara sendiri sudah melakukan beberapa inovasi untuk tetap memberikan pelayanan hukum dan HAM di tengah pandemi. “Untuk situasi pandemi saat ini, kami menyesuaikan semua pelayanan dengan arahan seperti pemerintah pusat. Kami juga memanfaatkan media sosial dan media elektronik untuk memberikan bantuan hukum dan harmonisasi ranperda, serta aplikasi sistem untuk notaris memberikan laporan bulanan kepada majelis pengawas di daerah notaris tersebut ditempatkan,” jelas Ronald.
Kegiatan OPini Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara ini merupakan rangkaian dari kegiatan OPini yang akan diadakan di 33 Kanwil se Indonesia secara daring. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balitbangkumham, Ibu Sri Puguh Budi Utami, dan menghadirkan narasumber Peneliti Balitbangkumham, Junaidi Abdillah. (*humas)
 (3)-120x86.png)
