Jakarta (10/02) – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Okshep Adhayanto, menyampaikan peran pemerintahan dalam melindungi HAM warganya tidak berhenti di pemerintah pusat saja, tapi juga harus sampai ke daerah-daerah. “Dengan adanya Law dan Human Right Centre di Kanwil Kepri diharapkan dapat mendorong pemerintah-pemerintah daerah untuk segera membuat peraturan-peraturan daerah, terutama di bidang bantuan Hukum dan pemenuhan HAM,” tambah Okshep.
Peneliti Balitbangkumham, Josefhin Mareta, menyampaikan salah satu tujuan Revitalisasi Law dan Human Right Centre di Kanwil adalah sebagai wadah perlindungan HAM. Josefhin juga menegaskan peran penting Kanwil dalam pengharmonisasian perda. “Selain memastikan peraturan tidak tumpang tindih, Kanwil idealnya memastikan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan tidak boleh melanggar HAM,” ungkap Josefhin.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Darsyad, mengatakan Kanwil Kepri akan terus meningkatkan partisipasi pejabat bidang HAM dalam proses pengharmonisasian perda. “Selanjutnya kami akan berupaya terus meningkatkan partisipasi bidang HAM untuk memastikan peraturan yang ditetapkan tetap sesuai jalur HAM,” ujar Darsyad. Kegiatan OPini di Kanwil Riau ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Kepulauan Riau, Ibu Justimar. (*humas)
 (3)-120x86.png)
