Cibinong (6/3) – Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak akan berhasil jika sektor pelayanan publik tidak digarap secara serius. Pernyataan ini diutarakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM UPT Pemasyarakatan. Turut hadir dalam acara ini Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Asep Kurnia.
Tahun ini Kemenkumham menargetkan seluruh unit utama dan UPT mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) -termasuk Balitbang Hukum dan HAM. Bagi UPT yang telah mendapat predikat WBK di tahun 2018, ditargetkan bisa memperoleh status WBBM tahun ini. Untuk itu, Menkumham beserta jajarannya mengunjungi sejumlah UPT untuk memberikan arahan.
Dalam kunjungan kali ini, Yasonna memberikan arahan terkait kinerja UPT Pemasyarakatan dalam mencapai WBBM. Yasonna menegaskan bahwa semua proses pemasyarakatan harus dapat dipantau dan dievaluasi secara update penanganannya, termasuk dalam pemberian hak narapidana.
Pemenuhan hak WBP menjadi jawaban yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif -red) demi menghilangkan maraknya isi pungli serta proses birokrasi yang berbelit-belit. “Saya tegaskan kepada jajaran bahwa kita perlu reform dan komitmen, Pemasyarakatan menanggapinya dengan menjadikan hal ini sebuah momentum untuk melakukan perubahan secara menyeluruh,” kata Yasonna H. Laoly.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami juga menegaskan, deklarasi ini membuktikan keinginan untuk mengubah budaya kerja menjadi lebih berintegritas. “Deklarasi hari ini memberi semangat bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan,” imbuh Utami.
Di akhir sambutan, Yasonna berharap masyarakat dapat memahami keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi ini. “Masyarakat harus tahu dan mengerti betapa seriusnya pemerintah melakukan reformasi dalam pelayanan publik di Pemasyarakatan,” tegas Yasonna.
Acara yang bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-55 ini diikuti dengan Deklarasi Pemberian Hak, Integrasi Narapidana dan Anak.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, Ketua Ombudsman RI, Ketua Badan Nasional Pemberantasan Terorisme, para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi terkait lainnya. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
