Jakarta (25/02) – ”Disharmonisasi peraturan sering terjadi akibat adanya konflik kepentingan, pertentangan norma, perbedaan penafsiran serta banyaknya peraturan lain yang dibuat. Sehingga menimbulkan disharmonisasi yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum dan menggangu kepentingan di masyarakat,” jelas Ahmad Medapri anggota biro hukum Pemda Bengkulu saat menjadi narasumber dalam kegiatan Obrolan Peneliti ( Opini) pagi ini.
Sejalan dengan penjelasan Ahmad, Peneliti Balitbangkumham , Nevey Varida Ariani, menyampaikan masalah disharmonisasi bisa diatasi jika di awal perancangan perundangan melibatkan masyarakat , akademi, dan ahli. Disharmonisasi juga bisa dicegah dengan pembuatan naskah akademis sebelum mengajukan RUU, sayangnya ego sektoral dalam pembentukan undang-undang masih terlalu kuat.
Nevey menambahkan bahwa saat ini sudah ada Permenkumham Nomor 2 tahun 2019 tentang mekanisme mediasi yang merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang bisa jadi solusi masalah disharmonisasi Peraturan.”Sayangnya dalam prakteknya masih banyak daerah yang menolak proses mediasi ini, padahal proses mediasi tidak sama dengan proses lembaga yudisial karena yang ditekankan adalah win win solution untuk menyelesaikan masalah, bukan menang dan kalah,” jelas Nevy.
OPini yang diselenggarakan di Kanwil Bengkulu ini merupakan rangkaian kegiatan OPini Kanwil yang diselenggarakan di 33 Kanwil di seluruh Indonesia. Opini kali ini mengambil tema ” Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Mediasi” Selain Nevey dan Ahmad, OPini kali ini juga mengundang narasumber lain yaitu M Yamani, dari Universitas Bengkulu.(*humas)
 (3)-120x86.png)
