Jakarta (28/07) – Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bersih dari korupsi, untuk itu program-program yang mendukung kinerja ASN yang lebih efisien dan efisien. Balitbang Hukum dan HAM memiliki 7 Program Kerja yang memiliki program-program yang dapat mendukung Balitbang Hukum dan HAM untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Balitbang Hukum dan HAM siang ini mengadakan rapat Laporan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas serta Pengisian Survei Integritas Organisasi di Lingkungan Balitbang Hukum dan HAM.
Sekretaris Badan Balitbang Hukum dan HAM, Yayah Mariani, memberikan laporan kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM tentang setiap pelaksanaan program yang sudah dilakukan selama 6 bulan ini. Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, mengapresiasi usaha setiap pegawai dalam melakukan layanan publik dengan optimal. “Suatu kabar gembira, karena dari Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal, kita mendapat nilai 95,39 dan diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) untuk mendapat predikat WBBM. Kita harus semakin semangat dalam terus meningkatkan pelayanan publik Balitbang supaya tidak ada kesalahan sedikitpun,” Ujar Utami.
Dalam kegiatan ini, Utami juga mensosialisasikan value ASN “BerAKHLAK” dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” yang baru dicanangkan hari Selasa (27/07) kemarin oleh Presiden RI, Joko Widodo. Kemudian setelah pelaporan implementasi, juga diadakan pengisian survei integritas organisasi di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM.
Kegiatan laporan implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas serta pengisian survei integritas organisasi di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM diikuti secara daring oleh seluruh pegawai di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM. (*Humas)
