Jakarta (16/02) – Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan wujud nyata dari implementasi negara sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) “Masyarakat tidak mampu saat ini masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Untuk itulah, negara membuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok yang miskin, untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Harapannya dengan berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum, jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi” Jelas Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami dalam kegiatan OPini pagi ini.
Analis Hukum Madya Balitbangkumham, Adi Ashari, mengatakan bahwa perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM menjadi salah satu prioritas bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia yang dalam konstitusinya menekankan pentingnya penegakan HAM bagi semua warga negaranya. Bentuk pelindungan terhadap HAM yang termuat dalam Konstitusi Negara Indonesia di antaranya adalah adanya jaminan pelindungan bagi setiap orang untuk memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Terhadap jaminan dan pelindungan tersebut, memberikan pemahaman bahwa bantuan hukum menjadi suatu hal penting untuk diberikan dalam rangka menjamin terlindunginya hak-hak setiap orang tanpa terkecuali dari segala bentuk tindakan hukum yang diskriminatif, dan dengan adanya bantuan hukum tersebut apa yang menjadi tujuan negara untuk menciptakan persamaan di hadapan hukumd apat tercapai. ” Dengan demikian, negara harus berperan dan proaktif untuk mewujudkan hal tersebut. Setidak-tidaknya upaya untuk merealisasikan access to justice dapat dilaksanakan melalui ketersediaan bantuan hukum bagi setiap warga negara,” jelas Adi.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Yusrianto Kadir, mengatakan bahwa saat ini masih belum banyak warga yang memanfaatkan bantuan hukum yang ada, hal itu dikarenakan masih ada beberapa keraguan terhadap pelayanan bantuan hukum dalam mendampingi mereka. “Salah satunya adalah keraguan bahwa nantinya prosesnya berbelit-belit, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang OBH, karena itu penting adanya alokasi khusus untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang Bantuan Hukum secara gratis, selain itu juga masih belum meratanya OBH dan advokat OBH di seluruh wilayah di Indonesia, selain itu bantuan hukum yang diberikan masih terbatas pada masyarakat miskin saja, padahal kelompok rentan tidak hanya soal kemiskinan, jadi saya harap pemberian bantuan hukum bisa diperluas pengertiannya,” jelas Yusrianto.
Kegiatan Opini di Kanwil Kemenkumham Gorontalo dengan tema ” Kualitas Layanan Bantuan Hukum sebagai Perwujudan Akses Keadilan” di buka dengan Laporan kegiatan yang dibacakan oleh Kakanwil Kemenkumham Gorontalo, Situmarong dan kegiatan ini juga menhadirkan narasumber lain yaitu Darwin Botutihe yang merupakan praktisi hukum di gorontalo dan diikuti oleh 817 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat.(Humas)
 (3)-120x86.png)
