Jakarta (7/2) – Hari ini, secara daring dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Juklak Tahun 2022 yang dihadiri oleh seluruh pejabat/pegawai/jajaran Kantor Wilayah diseluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan manifestasi komitmen kolaborasi antara pusat dan wilayah dalam menyelenggarakan kegiatan kelitbangan di Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan di buka oleh Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami yang mengapresiasi 98,27% capaian realisasi anggaran di Kanwil. Beliau menegaskan bahwa Tahun 2022 terdapat kenaikan anggaran sebesar 4,82%, terdapat Kanwil yang anggarannya bertambah (reward) dan berkurang (pembinaan) agar lebih diperhatikan penggunaanya pada tahun ini.
Dalam kegiatan ini disampaikan 4 Juklak yaitu Survei IPK IKM, Aplikasi SIPKUMHAM, Pengelolaan Anggaran, dan kegiatan OPini. Sri Puguh Budi Utami kembali mengingatkan kepada seluruh Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk benar-benar memperhatikan setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. “Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan aplikasii survey 3AS, harus betul-betul diperhatikan betul-betul hasilnya, supaya kita tahu bagian mana-mana saja yang harus diperbaiki, agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat benar-benar prima dan dirasakan manfaatnya,” ujar Utami.
Lebih jelasnya, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :Juklak Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM), dan Juklak Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang Mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah yang disampaikan oleh Aman Riyadi, Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian juga sebagai Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pengembangan Hukum dan HAM. Diharapkan dengan adanya dua aplikasi ini dapat membantu para pegawai di Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk memperbaiki pelayanan publik yang dimiliki serta mengetahui isu Hukum dan HAMyang terjadi di wilayah. “Meskipun jumlah responden tidak mencapai 30 tidak masalah, asal memang data yang diberikan adalah data real dan tidak dibuat-buat, agar saat kita memberikan laporan data yang dihasilkan merupakan data real yang terjadi di kantor wilayah bapak-ibu berada. Untuk SIPKUMHAM juga sama,” ujar Aman.
Juklak Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah yang disampaikan oleh Yayah Mariani selaku Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM.
Serta, Juklak Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM melalui Diskusi Daring Obrolan Peneliti (OPini) yang disampaikan oleh Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle selaku Koordinator Humas dan Tata Usaha. (*Humas)
