Permasalahan kesehatan WBP kasus narkotika bisa diminimalisir salah satunya dengan optimalisasi Lapas Maximum Security untuk pengguna narkotika. “Maximum security artinya pengamanan maksimum dan pemberian hak yg maksimum, yaitu rehabilitasi,” ungkap Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami dalam diskusi dengan ICJR siang ini.
Dalam diskusi tersebut, dibahas mengenai tendensi RKUHP yang berpotensi menambah jumlah pengguna narkotika di dalam lapas dapat menjadi bom waktu bagi Ditjen Pemasyarakatan. Kondisi lapas yang overcrowding dan pemenuhan hak kesehatan yang masih minim meningkatkan potensi penularan HIV dalam lapas. Selain itu, memenjarakan WBP kasus narkotika juga berimplikasi pada kemungkinan peredaran narkotika dalam lapas. Utami menjelaskan, seharusnya WBP kasus narkotika tidak dipenjara namun mendapat rehabilitasi yang fokus pada pembinaan kepribadian.
Lebih lanjut Utami menjelaskan bahwa ap yang terjadi di Laps adalah dampak dari permasalahan yang terjadi di hulu. “Sekalipun Kemenkumham sudah membangun lapas maximum security tapi kalau yang dimasukkan ke lapas selalu lebih banyak ya tidak akan nutup,” ujarnya. Oleh karena itu, penegak hukum seharusnya tidak serta merta memidanakan pengguna narkotika. Pengguna narkotika seharusnya mendapatkan rehabilitasi sesuai semangat UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Pembangunan lapas maximum security untuk mengakomodir WBP kasus narkotika juga sedang diteliti oleh Balitbang Hukum dan HAM. Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, berharap posisi strategis Balitbangkumham sebagai think tank Kemenkumham mampu mengawal kebijakan Pemasyarakatan ke depan. “Tentu kami berharap Balitbangkumham dapat mengembangkan hasil diskusi ini untuk mengawal kebijakan di Kemenkumham,” pungkasnya. (*humas)
