Jakarta (21/11) – Penerapan restorative justice pada tindak pidana anak di Indonesia menemui kendala dalam hal regulasi, kesiapan sarana dan sumber daya manusia. Temuan ini diungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Rekomendasi Kebijakan tentang Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak. Kegiatan ini diadakan oleh Pusat Pengembangan Data dan Informasi (Pusbangdatin) bidang Meta Analisis.
Berdasar analisis masalah yang ditemukan, peneliti Pusbagdatin, Josefin Mareta mengusulkan rekomendasi yang bisa dipertimbangkan pemerintah. Menurut Mareta ada empat hal yang harus dilakukan. Pertama, meningkatkan peran dan fungsi keluarga sebagai bentuk pencegahan tindak pidana anak. Kedua, peningkatan infrastruktur, petugas dan kegiatan yang selaras dengan lapas pendidikan bekerjasama dengan Kemendikbud.
Ketiga, mempertimbangkan keberadaan pasal 7 ayat 2 UU SPPA untuk menjadikan proses diversi sebagai sebuah keharusan. Keempat, mengadakan pelatihan sertifikasi mediator tentang penyelesaian sengketa bagi aparat penegak hukum terkait.
Meerada dari Kementerian Sosial menanggapi tentang kemungkinan penghapusan pasal 7 ayat 2 UU SPPA. Menurutnya hal ini sulit dilakukan mengingat rendahnya penerimaan masyarakat terhadap anak yang berurusan dengan hukum (ABH). “Ini yang membuat penegak hukum terpaksa menempatkan anak di LPKS”, tutur Meerada.
Masukan lain dituturkan oleh Rika Yunita dari Kejaksaan Agung RI. Menurutnya pelatihan APH telah kerap dilakukan. “Yang masalah justru sistem restorative justice yang belum diterima di masyarakat,” imbuh Rika.
Selain masukan di atas, terkumpul pula masukan dari undangan yang hadir seperti perwakilan KPAI, Direktorat Jenderal PAS, BKKBN, serta LPKA Jakarta. “Masukan yang diterima hari ini akan dijadikan pertimbangan bagi penulisan rekomendasi kebijakan final oleh Pusbangdatin,” tutup Mareta. (*Humas)
Editor: Ernie Nurheyanti
